REKOMENDASI RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN SOSIAL

Lingkungan sosial dipandang sebagai salah satu aset perusahaan yang perlu dikelola secara baik dan sungguh-sungguh, lingkungan sosial serta isu-isu yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang luas dan bersifat dinamik.  Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan perusahaan dilakukan melalui proses perencanaan strategis. Untuk menetapkan fokus serta prioritas atau tahapan pengelolannya diperoleh dari hasil analisis dan rekomendasi dari studi dampak sosial.

Tujuan dari rekomendasi rencana pengelolaan dan pemantauan sosial adalah untuk menyediakan acuan bagi pelaksanaan program-progam dan/atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sosial perusahaan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat difokuskan secara lebih terarah, terintegrasi dan efektif dalam mencapai visi sosial perusahaan. Dalam konteks pengelolaan dampak sosial dan pengembangan relasi perusahaan dengan masyarakat, maka program-program pengelolaan sosial berupa kegiatan-kegiatan pengelolaan untuk mencapai visi sosial perusahaan sebagai berikut: (1) Kegiatan pengelolaan dilakukan agar dapat meminimalisasi dampak sosial negatif dan/atau resiko sosial, serta  yang dapat mengembangkan dampak sosial positif, (2) Pengelolaan dampak sosial melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung yaitu pihak-pihak yang memberikan dan menerima dampak, (3) Kegiatan pengelolaan dilakukan untuk dapat memperkuat modal sosial untuk keberlanjutan sosial masyarakat (social sustainability) dan (4) Bentuk progam/kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mungkin memiliki hubungan langsung dengan kompetensi dan usaha inti perusahaan (core business).

Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan sosial akan dilaksanakan pihak perusahaan dengan pertimbangan waktu, sumber daya manusia dan biaya. Rencana pengelolaan dan pemantauan akan diinformasikan kepada pihak terkait sebagai alat untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan yang telah direkomendasikan bersama. Pemantauan dan evaluasi kegiatan juga akan dilakukan untuk mendapatkan butir-butir pembelajaran (lessons learned) sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sosial periode berikutnya (continuous improvement).

Sedangkan landasan untuk proses penyusunan rencana pengelolaan dampak sosial ini juga tidak semata-mata berbasis pada dampak sosial melainkan juga didasarkan atas aspirasi dari masyarakat berupa usulan atau pengharapan, untuk menciptakan dampak-dampak positif, resiko sosial dan para pihak yang terpengaruh atas kehadiran dan operasional perusahaan. Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial ini bersifat adaptif.

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan secara umum ditujukan untuk meningkatkan nilai manfaat atau dampak positif keberadaan GCL dan GNJ terhadap masyarakat sekitar dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan melalui sistem kerjasama di dalam pengelolaan kedua unit pengelola GCL dan GNJ maupun potensi-potensi yang bisa dikembangkan di areal kerja unit pengelola dan masyarakat sekitar, terutama untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaa serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Rencana pengelolaan dan pemantauan disusun berdasarkan hasil kajian melalui metoda pendekatan Pentagon Kapital sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.  Sistem penomoran dalam rencana pengelolaan dan pemantauan merupakan skala prioritas dalam pelaksanaannya, yang berbeda dengan sistem penomoran dalam urutan Pentagon Kapital.

No.

Elemen

Kondisi Saat ini

Rekomendasi

Keluaran

 

Prioritas I

 

 

 

1.

Komunikasi dan Sosialisasi

1.            Belum terbentuknya sistem dan sarana komunikasi yang baik antara kedua unit pengelola dengan masyarakat sekitar.

2.            Komunikasi dan atau sosialisasi antara kedua unit pengelola dengan masyarakat belum secara rutin dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pihak kedua unit pengelola melakukan komunikasi dengan masyarakat apabila ada perlunya.

3.            Permasalahan yang timbul salah satu penyebabnya adalah adanya miskomunikasi atau salah persepsi/ penafsiran dari masyarakat dan cara penyampaian dari pihak unit pengeloal yang kurang difahami masyarakat.

1.            Pembentukan sistem dan sarana komunikasi secara partisipatif aktif yang melibatkan semua lapisan masyarakat sekitar serta melibatkan instansi pemerintah terkait dan LSM/NGO lokal. Instansi pemerintah terkait dan LSM/NGO setempat yang diharapkan dapat menjadi mediator, fungsi pengawasan, dan memberikan saran atau masukan.

2.            Pelatihan bagi para praktisi lapangan humas/sosial untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat sekitar seperti Participatory Rural Appraisal (PRA), PADIATAPA/ FPIC, Participatory Mapping (PM), Manajemen Resiko dan lain-lain. Pelatihan juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat sekitar sehingga dapat menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap apa yang akan disampaikan/dibahas.

1.            Terbentuknya sistem dan sarana komunikasi yang baik dan diharapkan dapat menjadi media/sarana untuk membahas berbagai hal, seperti penyelesaian permasalahan, penyusunan program pengembang masyarakat bersama masyarakat, media sosialisasi, silaturahmi dll.

2.            Komunikasi dapat dilakukan secara rutin sesuai dengan kesepakatan

3.            Meningkatkan kemampuan komunikasi praktisi lapangan humas/sosial. Pelatihan Managemen Resiko diharapkan dapat meningkatkan kemampuan praktisi lapangan humas/sosial dan masyarakat sekitar sehingga dapat mengantisipasi resiko sosial yang mungkin timbul serta dapat mengelolanya.

2.

Batas konsesi  di kedua unit pengelola (Pal Batas)

Pada umumnya masyarakat belum mengetahui dengan pasti batas areal kedua konsesi GCL-GNJ.  Berdasarkan hasil interview dengan instansi pemerintah terkait, kegiatan tata batas areal kedua konsesi GCL dan GNJ belum dilakukan sepenuhnya secara fisik di lapangan.

Segera melakukan tata batas di lapangan yang melibatkan secara partisifatif aktif masyarakat sekitar dan instansi pemerintah terkait serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mendapatkan kepastian hukum atas ijin pemanfaatan hutan serta pengukuhan, pemantapan aspek kawasan hutan dan pengakuan dari masyarakat sekitar atau badan hukum lainnya.  Batas areal konsesi merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam pengelolaan suatu kawasan.

3.

Sarana Keselamatan dan Keamanan

Kondisi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar yang hubungannya dengan kedua unit pengelola belum sepenuhnya kondusif, masih terjadi permasalahan dan resiko terjadinya konflik dengan adanya anggapan atau persepsi masyarakat terhadap penyelesaian lahan dan batas areal yang belum jelas.

Membentuk sistem serta sarana keselamatan dan keamanan bersama dengan masyarakat sekitar serta melibatkan instansi pemerintah terkait dan LSM/NGO setempat.

Terbentuknya sistem dan sarana keselamatan dan keamanan bersama yang baik serta dapat menjadi sarana atau wadah apabila terjadi permasalahan.

4.

Dinamika Relasi Sosial

Kondisi dinamika relasi sosial antara GCL/GNJ dengan masyarakat sekitar belum sepenuhnya berjalan dengan baik terutama menyangkut pemukiman penduduk dan penguasaan lahan oleh masyarakat sekitar yang ada di dalam areal konsesi  serta areal dan batas konsesi.

1.            Melakukan pendekatan partisipasi aktif masyarakat, mediasi dan negosiasi dengan masyarakat sekitar dan instansi pemerintah terkait dengan lahan masyarakat yang masih bermasalah.

2.            Mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi proses sosialisasi yang pernah dilakukan.

3.            Melakukan dan mengevaluasi ulang kategori dan klasifikasi permasalahan lahan

4.            Melakukan pemetaan partisifatif aktif terhadap lahan-lahan yang masih dikuasi oleh masyarakat sekitar serta pemukiman penduduk yang berada di dalam areal kedua konsesi .

5.            Melakukan workshop internal terencana untuk mengevaluasi dan rencana tindak lanjut pengelolaan permasalahan lahan di desa-desa / kecamatan (menetapkan PIC internal, bahan negosiasi, dokumentasi dan peta yang relevan dan membuat jadwal tentatif penyelesaian permasalahan lahan).

6.            Mengevaluasi dan memetakan ulang kapasitas PIC internal yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian lahan.

7.            Meningkatkan kapasitas SDM PIC dengan memberikan / mengikutkan training / pendidikan resolusi konflik dan FPIC (Free and Prior Informed Consent) internal atau eksternal dengan pihak terkait

8.            Melakukan konsultasi publik dan hearing dengan pihak pemerintah

9.            Mendokumentasikan kasus permasalahan lahan yang terjadi secara kronologis

10.          Kemitraan dengan stakeholders antara lain perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

1.            Perusahaan melakukan mitigasi konflik lahan di dalam areal konsesi dengan baik, terstruktur, terdokumentasi, batas fisik lahan bermasalah jelas dan dipahami oleh semua pihak,

2.            Sebagai bahan pembelajaran (learning by doing) untuk improvisasi negosiasi dan penyelesaian permasalahan lahan yang masih akan dihadapi.

3.            Penyelesaian lahan secara tuntas dan menyeluruh yang terkait lahan, batas dan areal kedua konsesi  dengan masyarakat sekitar.

 

Priorotas II

 

 

 

5.

Kapasitas untuk Bekerja dan Beradaptasi

1.            Masyarakat pada umumnya tidak puas dengan sistem kerja melalui kontraktor dengan adanya indikasi pemotongan upah dan keterlambatan pembayaran upah kerja/gaji.

2.            Tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar yang relatif masih kurang serta efektifitas, efisiensi dan etos kerja masyarakat lokal yang masih rendah.

1.            Melakukan pendekatan partisipatif aktif masyarakat sekitar untuk mendorong pembentukan kelompok kerja dan profil kerja dari masing-masing desa bisa melalui peningkatan peranan aktif dari lembaga desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

2.            Pengembangan program pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar yang menunjang dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman serta program-program CD/CSR yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar seperti agroforestry, peternakan, perikanan, dll secara terpadu serta kerajinan dan industri rumah tangga.

1.            Terbentuknya kelompok kerja dan profilnya sehingga memudahkan kedua unit pengelola GCLdan GNJ dalam mencari tenaga kerja lokal

2.            Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta efektifitas, efisiensi dan etos kerja masyarakat lokal yang dapat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan diharapkan masyarakat lebih mandiri.

6.

Program Pengemabangan masyarakat yang lebih progresive

1.            Persepsi bantuan dari kedua unit pengelola dalam bentuk dana CSR tidak merata dan masih pilih pilih;

2.            Persepsi progran CSR yang tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat;

3.            Harapan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan potensi tersedia

4.            Harapan program pembiakan dan  penggemukan sapi yang tidak berbasis lahan

5.            Tersedianya potensi pakan sapi yang melimpah di dalam konsesi

1.            Mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi bantuan dana CSR yang pernah dilakukan.

2.            Memastikan dan meyakinkan perusahaan untuk mendukung bantuan program peternakan sapi sebagai program unggulan.  Bantuan ternak sapi sifatnya kerjasama yang saling menguntungkan.

3.            Merencanakan sistem kerjasama serta mekanisme alokasi bantuan program peternakan sapi dan program lainnya dengan mempersiapkan berbagai aspek untuk berjalannya program hingga sukses.

4.            Melakukan workshop internal untuk persiapan lebih lanjut pengelolaan program mulai PIC internal yang betanggung jawab, kontrak alokasi bantuan dan perguliran, mekanisme monitoring, partner pendamping dan lain-lainnya.

5.            Memetakan kembali kelompok yang siap menerima bantuan pertama dan mempersiapkan kelompok lanjutannya

6.            Menjalin komunikasi danberbagi informasi dengan institusi terkait baik pemerintah, universitas maupun swasta

7.            Melakukan monitoring dan evaluasi untuk terus ber improvisasi dalam pengembangan program

1.            Memiliki Program CSR yang sesuai harapan dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

2.            Meningkatnya persepsi positif masyarakat pada perusahaan dan lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan sosial lainnya

7.

Sumberdaya Air (DAS dan Mata air)

1.            Hasil identifikasi HCVF, sumberdaya air merupakan kawasan penting untuk pemenuhan dasar air minum, MCK, irigasi, PLTMH.

2.            Kondisi DAS, mata air dan embung air yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan kawasan yang tidak lestari baik oleh perusahaan sebelumnya maupun masyarakat sekitar serta praktek-praktek pembukaan lahan oleh kontraktor kerja di kedua unit pengelola yang kurang memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

1.            Fungsi pengawasan perlu ditingkatkan terhadap kontraktor kerja terutama dalam kegiatan pembukaan lahan serta pembuatan jalan dan terasering yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.            Membantu masyarakat sekitar dalam normalisasi embung air (sumber air minum masyarakat sekitar melalui pipanisasi), seperti di DAS Posso yang dimanfaatkan oleh sekitar 11 desa.

3.            Membantu masyarakat sekitar melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pembinaan, penyuluhan, penghijauan dll. kawasan lindung (DAS dan sumber mata air) yang berada di luar areal konsesi.

1.            Meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pembukaan lahan serta pembuatan jalan dan terasering terhadap bahaya erosi, longsor, dan sedimentasi.

2.            Diharapkan dapat menarik simpati masyarakat sekitar terhadap kedua unit pengelola GCL dan GNJ

3.            Pengelolaan lahan milik yang lebih memperhatikan azas kelestarian.

 

Prioritas III

 

 

 

8.

Publikasi Perusahaan

1.            Perusahaan belum memberikan informasi berupa laporan-laporan yang dilakukan pihak indipendent yang relevan sehubungan kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah dilakukan dan layak dikonsumsi atau diinformasikan kepada masyarakat

2.            Masih ada persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan yang mendapatkan mandat untuk mengelola konsesi tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

1.            Mengidentifikasi dan mengevaluasi saluran komunikasi perusahaan yang tersedia.

2.            Identifikasi kapasitas tim PIC yang bertanggungjawab

3.            Mempersiapkan materi penting yang layak dikonsumsi masyarakat dengan design dengan foto-foto kegiatan yang menarik dan mudah difahami masyarakat.

4.            Merespon feedback yang layak dari masyarakat dengan baik

Masyarakat memiliki informasi keadaan dan kondisi perusahaan secara utuh dan benar

9.

Monitoring dan evaluasi kinerja kontraktor

1.       Mekanisme penggunaan pihak ketiga/ kontraktor sesuai prosedur, transparan, dan jelas.

2.       Pihak ketiga memahami dengan benar mekanisme, prosedur, hak dan kewajiban yang harus di emban sebagai kontraktor

3.       Proses monitoring dan evaluasi terhadap kontraktor berjalan baik.

4.       Secara rutin mendampingi kontraktor untuk melakukan workshop dan evaluasi penerapan keamanan, kesehatan dan keselamatan (K3),  dengan benar.

5.       Mendorong kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal secara prosedural dan terprogram dengan baik untuk dapat terlibat bekerja di perusahaan.

6.       Perusahaan memiliki program untuk peningkatan SDM warga lokal yang terintegrasi dengan kebutuhan perusahaan

1.       Mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi operasional yang dilakukan oleh pihak ketiga / kontraktor yang relevan dan berkaitan dengan desa-desa / masyarakat.

2.       Mengupayakan kepada kontraktor dan memonitoring proses rekruitmen untuk mengutamakan sumberdaya manusia dari desa-desa sekitar konsesi / lokal

3.       Menbantu dan terlibat dalam sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan sesuai kontrak kerja serta memastikan SOP berjalan dengan baik disertai monitoring rutin.

4.       Memberikan peringatan keras jika tidak menjalankan SOP

5.       Melibatkan staf kontraktor jika ada training atau workshop internal yang relevan sebagai upaya peningkatan sumberdaya manusia

6.       Menerima keluhan masyarakat dan berkoordinasi dengan perusahaan jika ada permasalahan yang relevan.

1.       Kinerja kontraktor sesuai dengan SOP perusahaan dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat

2.       Warga lokal dapat terlibat ikut bekerja melalui kontraktor

3.       Memiliki partner kontraktor dengan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dan sebagian besar dari warga lokal

Tabel 26.  Matrik rekomendasi rencana pengelolaan dan pemantauan masyarakat internal di dalam GCL dan GNJ

 

No.

Elemen

Status Saat ini

Rekomendasi

 

Prioritas I

 

 

1.

Sarana Perumahan (Camp Kerja)

Pihak GCL dan GNJ dalam kegiatan pengelolaan di areal kerja belum menyediakan camp (tempat bermalam sementara).  Hal ini menyebabkan efektifitas dan efisiensi kerja menjadi kurang, terutama bagi para pekerja lokal yang rumahnya jauh dari areal kerja.

Pembuataan camp kerja

2

Sarana Transportasi

Tidak ada jemputan untuk tenaga lokal

Menyediakan sarana alat transportasi, mewajibkan kontraktor untuk menyediakan sarana angkutan

3

Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan APD

1.       Belum adanya fasilitas klinik dan tenaga medis.

2.       Kurang perlengkapan kerja seperti helm, sepatu boot

3.       Karyawan belum konsisten menggunakan APD

 

1.       Melengkapi fasilitas klinik, tenaga medis dan kendaraan ambulance

2.       Perlengkapan kerja APD

3.       Selalu menggunakan APD dalam bekerja untuk mengurangi resiko

4.       Memastikan APD telah di alokasikan kepada semua karyawan sesuai kebutuhan di masing-masing unit kerja

5.       Rutin melakukan breafing tentang pentingnya pemakaian APD saat bekerja.

6.       Rutin melakukan monitoring dan disertai teguran secara tertulis jika ada yang lalai